BANDARLAMPUNG , ESKANEWS.COM- Wakil Walikota Deddy Amarullah menyatakan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 09 tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemungutan PBB di Kota Bandarlampung camat dan lurah bertugas melaksanakan pendataan dan penagihan PBB di wilayahnya masing-masing
“Untuk itu, camat selaku koordinator penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Sekdakot selalu ketua tim intensifikasi pajak daerah,” katanya di acara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026 serta stiker barcode PBB, di Gedung Semergou, Rabu 28 Januari 2026.
“Selain itu, camat dan lurah juga mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penagihan PBB. Tujuannya mengoptimalkan kinerja dalam pemungutan PBB dan berdampak langsung terhadap potensi PBB dan penyesuaian data objek yang sesuai kondisi riil di lapangan,” ungkapnya.
Wakil Walikota juga mengungkapkan target penerimaan PBB Kota Bandarlampung tahun 2026 sebesar Rp130 milyar harus dianggap sebagai sebuah tantangan.
“Besaran target ini merupakan tantangan bagi kita semua supaya dapat merealisasikannya. Dengan harapan target 2026 bisa kita lampaui target yang ditetapkan,” ungkapnya.
Di tempat yang sama Pelaksana harian (Plh) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Yusnadi Ferianto menjelaskan target PBB tahun 2026 sebesar Rp130 milyar berasal dari dua target yang sudah ditetapkan.
“Pertama target estimasi sebesar Rp91 milyar dan target estimasi tunggakan sebesar Rp39 milyar,” jelasnya
Yusnadi menambahkan, tahun 2026 Bapenda sudah mencetak SPPT PBB sebanyak 213.839 lembar yang diserahkan kepada 20 camat se-Kota Bandarlampung.
“Selain SPPT PBB diserahkan juga stiker barcode yang juga akan diserahkan kepada seluruh wajib pajak,” tambahnya.
